MENCEGAH SUAP

Suap merupakan istilah yang lazim dikenal dimasyarakat, dan sering dikatakan bahwa suap adalah induk dari tindak pidana korupsi. Melihat aturan perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana korupsi, mengatur beberapa perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi apabila diperas intisari dari tindak pidana korupsi adalah suap. Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, delik suap terdapat dalam beberapa pasal dengan perbedaan terhadap sifat melawan hukum pada masing – masing pasalnya. Secara umum pengertian menerima suap dalam undang – undang tersebut adalah menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Walaupun ada juga delik suap yang berlaku bagi orang – orang selain pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, tetapi menyaratkan hanya terhadap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Praktik Suap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut. Pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka menghadapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengurusan hak atau kewajiban negara. Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik.

Keadaan sekarang bahwa praktik suap banyak terjadi dihampir semua instansi pemerintah, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri tingkat bawah (staf) maupun pejabat ditingkat yang lebih atas. Praktik suap yang sedemikian massif, meluas dan terjadi dihampir semua urusan pemerintahan membuat masyarakat pesimis dan mengikuti praktik tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada pertimbangan yang digunakan pada Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001, dengan menyatakan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (extraordinary). Konsekuensinya dinyatakan pada Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Pasal 15 tersebut menegaskan dua hal, yaitu ; pertama berlakunya permufakatan jahat untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi, dan peningkatan sanksi hukuman bagi orang yang melakukan permufakatan jahat, perbantuan dan percobaan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan ketentuan ini mestinya membuat pembuktian perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih mudah, dan juga mencegah akibat yang lebih luas pada kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dalam beberapa pandangan, ditegaskan bahwa mencegah lebih baik atau lebih menguntungkan daripada menanggulangi. Kemudian dengan menggunakan alasan tersebut, seringkali pembela koruptor menyampaikan bahwa apabila terjadi penyuapan mestinya sebelum ada penyerahan dicegah terlebih dahulu. Analogi tersebut sepintas benar dan masuk akal, tetapi apabila dicermati hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai upaya mencegah suap. Orang yang mau memberi suap dan pejabat (pegawai negeri / penyelenggaran negara) yang mau menerima suap, pada dasarnya adalah orang yang cacat mental dan integritasnya. Sehingga apabila pada satu kesempatan dilakukan pencegahan dengan cara dihalang-halangi untuk memberi atau menerima suap, maka orang – orang tersebut akan mencari kesempatan lainnya guna melaksanakan maksudnya tersebut. Perlu diingat, bahwa tindak pidana korupsi (suap) adalah suatu perbuatan yang unik, karena antara pemberi dan penerima saling diuntungkan. Oleh karena itu antara pemberi dan penerima akan saling menjaga rahasia, dalam rangka menyembunyikan perbuatannya agar tidak diketahui oleh penegak hukum. Melihat hal tersebut, peluang orang melakukan tindak pidana korupsi (suap) dan tidak diketahui oleh penegak hukum cukup besar.

Atas gambaran tersebut diatas, terhadap seseorang yang akan melakukan tindak pidana korupsi (suap), kemudian pada saat itu oleh penegak hukum dilakukan penangkapan sebelum melakukan tindak pidana korupsi (suap) selesai dilakukan, maka hal tersebut mestinya tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan pencegahan. Karena tindakan mencegah pada saat aka nada penyerahan Suap, tidak serta merta mencegah / menggagalkan terjadinya suap. Tetapi terbuka kemungkinan yang besar bisa dilakukan ditempat lain atau dengan cara lain, sehingga tindakan mencegah / menggagalkan pemberian tersebut mestinya bukan merupakan pencegahan. Mencegah / menggagalkan penyerahan suap, sebelum penyerahan lebih menggambarkan sebagai ke engganan untuk melakukan penangkapan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (Suap). Penjelasan mengenai hal ini bisa dipahami apabila kita dapat mengetahui kapan delik tindak pidana korupsi (suap) dipandang sebagai persiapan pelaksanaan (permufakatan jahat), permulaan pelaksanaan (percobaan), atau selesai perbuatan (voltooid). Dengan memahami rangkaian selesainya delik tindak pidana korupsi (Suap) tersebut, bisa jadi pada saat seorang yang akan memberikan suap kepada calon penerima, sebenarnya perbuatan tersebut sudah masuk dalam kategori permufakatan jahat atau percobaan atau selesai perbuatan (voltooid).

Beberapa penjelasan mengenai rangkaian selesainya delik tindak pidana korupsi (suap) tersebut diatas, diantaranya dimungkinkan bahwa pada saat seseorang akan memberikan sesuatu (suap) kepada pejabat, ada kemungkinan perbuatan tindak pidana korupsi (suap)nya sudah masuk pada selesai perbuatan (voltooid). Hal ini seringkali dianggap aneh oleh orang – orang yang berfikiran awam, sehingga perlu dijelaskan tentang hal tersebut dari perspektif hukum pidana. Bahwa delik menerima suap yang dinyatakan pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “menerima hadiah atau janji”. Kemudian dalam prinsip pemidanaan seseorang dipidana karena adanya pengetahuan dan kesadarannya (willens en wetens) untuk melakukan sesuatu. Dengan dasar hal tersebut, pada saat pemberi dan penerima belum bertemu, atau pemberi belum menyerahkan sesuatu (suap) kepada penerima, tetapi bisa diperoleh bukti bahwa sudah ada persetujuan dari penerima untuk menerima sesuatu (suap) dari pemberi, maka perbuatan tindak pidana korupsi (suap) tersebut bisa dikatakan selesai perbuatan (voltooid). Adapun atas penyerahan sesuatu (suap) dari pemberi kepada penerima masih penting untuk dibiarkan terjadi, karena untuk membuktikan adanya kesungguhan perbuatan tersebut dilakukan, dan bukan dianggap perbuatan belum selesai bila belum diserahkan. Dengan demikian apabila ada penyerahan sesuatu (suap) yang belum dilakukan, kemudian dipersepsikan bahwa belum terjadi tindak pidana korupsi (suap) maka jelas hal tersebut harus dipandang sebagai anggapan yang keliru.

Apabila tindak pidana korupsi (Suap) akan dicegah, maka yang dilakukan adalah dengan cara memperbaiki system, atau dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu juga dengan mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggaran negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan adanya hal itu semoga kedepan para penegak hukum bisa dan mau melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan Penindakan hukum, sehingga dapat tercapai efek jera atau deterrence effect.